Penandatanganan MOU Pendidikan Politik bersama Kemenag dan KCD Pendidikan Wil.VIII

  • Post author:
You are currently viewing Penandatanganan MOU Pendidikan Politik bersama Kemenag dan KCD Pendidikan Wil.VIII

Parepare – Bawaslu Kota Parepare terus berupaya mewujudkan sukses dan bermartabatnya penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang akan datang dengan menggenjot kegiatan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat segmen lainnya. Tak ketinggalan pula hal ini dilakukan dikalangan Pelajar tingkat SLTA/SMK/MA se-Kota Parepare. Acara ini digelar di Kantor Bawaslu Kota Parepare Jln. Lasiming 34A Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Selasa, (28/7/2020).

Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh Zainal Asnun dalam sambutannya menekankan bahwa planning kedepan, Bawaslu Kota Parepare akan melibatkan Pelajar atau Pemilih Pemula menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilu. “Pemilih Pemula adalah generasi masa depan yang masih memiliki ideologi yang idealis sehingga layak dijadikan mitra pengawas partisipatif dan berkolaborasi dengan Bawaslu Kota Parepare,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bawaslu Kota Parepare ini juga menyorot permasalahan politik uang dalam setiap pemilihan politik yang memiliki dampak secara sosiologis menjadikan rusaknya tatanan demokrasi sebuah bangsa. Masyarakat akan rugi sendiri, begitu pula para pemimpin yang melakukan hal itu. Maka dari itu masyarakat diharapkan untuk tidak menerima politik uang dalam proses demokrasi ini. “Politik uang dalam Pemilu menciderai hak-hak individu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya,” tambahnya.

Sementara itu, Kakan Kementerian Agama Kota Parepare Abdul Gaffar, S.Ag,.M.A mengapresiasi kegiatan yang digagas Bawaslu Parepare ini. Dalam sambutannya ia mengungkapkan bahwa proses Pemilu harus diawasi oleh semua pihak, baik pengawas pemilu maupun masyarakat secara umum, termasuk juga masyarakat (pemilih pemula). Munculnya permasalahan politik uang yang terjadi di masyarakat dalam setiap gelaran Pilkada maupun Pemilu harus menjadi perhatian serius semua komponen. Politik uang dalam pemilu tidak diperbolehkan dan itu akan merusak sendi-sendi demokrasi bangsa. “Politik uang adalah haram,” tandasnya.

Kakan Kemenag juga meminta agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tidak sekedar sosialisasi yang bersifat empiris, tetapi mari kita sosialisasikan bersama hingga tengah-tengah masyarakat, bahwa yang namanya suap menyuap itu dosa dalam perspektif agama. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan melekat dari semua pihak.

Sedangkan dalam sambutan, KCD Pendidikan Wilayah VIII Fitri Ari Utami, S.IP.,MH, menjelaskan bahwa pembelajaran di sekolah dalam konteks sosial politik dituntut untuk dapat bisa mengemban amanah rakyat untuk mengawal demokrasi.

“Diharapkan nanti dalam pemilihan-pemilihan, proses demokrasi mampu melahirkan pimpinan-pemimpin yang mengerti kehendak rakyat, mengerti aspirasi rakyat,” tegasnya.

Dalam acara sosialisasi ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama MoU antara Bawaslu Kota Parepare dengan KCD Pendidikan Wilayah VIII serta Kementerian Agama terkait pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam pemilu. HUMAS

Tinggalkan Balasan