Pendaftaran PPKD Segera Dibuka, Ini Syaratnya

  • Post author:

Parepare – Pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilu Tahun 2024 se Kota Parepare segera dibuka, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan dimulai pendaftaranya pada tanggal 14 – 19 Januari 2023.

Pengumuman Pendaftaran dimulai hari ini tanggal 09 Januari 2023, Panwaslu Kecamatan Se Kota Parepare akan mengumumkan pendaftaran tersebut. Untuk tempat pengambilan formulir dapat di download pada link yang tersedia dimasing-masing media sosial Panwaslu Kecamatan se – Kota Parepare, atau dapat datang langsung ke Kantor Panwaslu Kecamatan di terdekat.

Panwaslu Kelurahan/Desa ini dibentuk dalam rangka membantu melakukan Pengawasan tahapan Pemilihan Umum di Wilayah Kelurahan/Desa masing-masing sebanyak satu orang disetiap kelurahan/desa, Adapun persyaratan pendaftaranya sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;

  2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

  4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

  5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

  6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

  7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

  8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

  9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

  10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

  11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

  12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

  13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

  14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;

  15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain; dan

  16. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.

Informasi selanjutnya dapatkan di Kantor Panwaslu Kecamatan di wilayah masing-masing.

Tinggalkan Balasan