Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Parepare Ikuti Kajian Hukum PSU, Soroti Potensi TPS Rawan di Kawasan Pelabuhan hingga Perbatasan

Foto Bawaslu

PAREPARE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengikuti kegiatan Kajian Hukum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui Zoom pada Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Parepare, Susilawati, bersama staf Divisi Hukum. Turut hadir jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Ketua Mardiana Rusli, Koordinator Divisi Hukum Andarias Duma, serta Kepala Bagian Hukum Syarifuddin Anwar.

Kegiatan dibuka langsung oleh Andarias Duma. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kajian hukum terhadap pelaksanaan PSU sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

"Hal yang paling penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bukan hanya memastikan prosedur atau tahapan telah dilaksanakan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses tersebut benar secara substansi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Andarias.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan diminta menyampaikan kajian hukum terkait pelaksanaan PSU dalam Pemilu dan Pemilihan (Pilkada). Kegiatan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus upaya memperkuat pemahaman dan kapasitas kelembagaan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan PSU.

Dalam kesempatan tersebut, Susilawati turut menyoroti potensi kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), khususnya di wilayah Kota Parepare yang dikenal sebagai kota persinggahan dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Menurutnya, sejumlah lokasi seperti kawasan pelabuhan, lingkungan kos-kosan, serta wilayah perbatasan perlu menjadi perhatian khusus dalam pemetaan kerawanan pengawasan.

"Kota Parepare merupakan salah satu kota persinggahan yang aktivitas dan mobilitas penduduknya cukup tinggi. Oleh karena itu, TPS yang berada di sekitar kawasan pelabuhan, kos-kosan, maupun wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan, terutama terkait akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Hal ini perlu diantisipasi melalui pemetaan kerawanan serta pengawasan yang lebih intensif," ungkap Susilawati.

Melalui kajian tersebut, diharapkan Bawaslu mampu membedakan secara tepat antara pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu atau Pemilihan, serta berbagai persoalan yang dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan PSU. Selain itu, Bawaslu perlu memahami perbedaan dasar hukum, mekanisme, dan kewenangan pelaksanaan PSU berdasarkan UU Pemilu, UU Pilkada, maupun putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini penting agar Bawaslu dapat mengedepankan langkah-langkah pencegahan sehingga setiap potensi pelanggaran dapat ditangani secara tepat dan tidak berkembang menjadi persoalan hukum yang berdampak pada keabsahan maupun integritas hasil pemilihan.

Pada akhirnya, setiap rekomendasi dan tindakan pengawasan yang dilakukan Bawaslu harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oleh fakta dan bukti yang memadai, serta memiliki argumentasi hukum yang kuat.

Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya memastikan terpenuhinya aspek prosedural penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional pemilih.

Penulis dan foto: Media Junavan

Editor: Mega